by

Penanganan Risiko Korupsi di Tengah Pandemi

Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1/2020). Meski bertujuan baik, Perpu ini menimbulkan risiko korupsi. Apa risiko korupsi yang muncul dari Perpu 1/2020 dan bagaimana cara penanganannya?.

 

Terdapat tiga focus fokus utama dalam menyelamatkan negara dari pandemi Covid-19, yakni keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi bagi yang terdampak. Tiga fokus utama pemerintah RI tersebut diwujudkan dalam belanja tambahan dengan total sebesar Rp405,1 triliun.

 

Dalam rangka penanganan Covid-19 tersebut, ada relokasi anggaran yang dilakukan pemerintah. Stimulus yang diberikan pemerintah masih relatif kecil. Anggaran jaminan sosial kita hanya 2,1% dari pendapatan domestik bruto (PDB), di bawah Singapura (5,3%) dan Malaysia (4,2%). Sejatinya, masih banyak sektor yang bisa dimaksimalkan dalam relokasi ini, seperti proyek infrastruktur ibu kota baru dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

 

Risiko Korupsi

Meski demikian, stimulus yang mencapai Rp405,1 triliun itu kini telah menjadi kebijakan dan perlu diawasi penggunaannya. Jangan sampai tidak tepat atau bahkan disunat. Kekhawatiran ini bukan tidak berdasar. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan selama 10 tahun terakhir terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi anggaran bencana.

 

Potensi korupsi di masa bencana justru meningkat dan dapat terjadi di berbagai lini. Mengapa demikian? Jika kita  melihat teori penyebab korupsi, Jack Bologne (1993) memberikan rumus yang dikenal dengan “GONE Theory”. Teori ini menyatakan korupsi terjadi karena empat faktor, yaitu greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan expose (pengungkapan). Selain sulitnya pengungkapan kasus korupsi, pada masa bencana terjadi banyak pengecualian dari proses birokrasi normal demi alasan cepat dan tanggap. Prinsip tata kelola yang baik (good governance), seperti transparansi dan akuntabilitas, juga sering diabaikan.

 

Di benak koruptor, dana besar dan pengawasan lemah merupakan kesempatan emas untuk korup. Dalam konteks pengadaan, misalnya, potensi korupsi sangat tinggi dari mulai perencanaan hingga penyelesaian pembayaran. Pada perencanaan, sering kali terjadi penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan. Pada pengadaan barang, ada potensi suap dan pendongkrakan (mark up) harga. Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), permasalahan yang paling banyak muncul ialah pengawasan barang dan jasa karena harga-harga kebutuhan alat pelindung diri yang naik berlipat tetapi hilang di pasaran.

Penanganan Risiko

Risiko tidak boleh menyurutkan langkah. Kesadaran tentang risiko justru bermanfaat untuk menyiapkan diri kita dalam menghadapinya. Untuk menghadapi risiko korupsi pada bencana pandemi, kita memerlukan kebijakan tertulis kekhususan pencatatan dan pelaporan agar proses audit atas penggunaan anggaran ini dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga memerlukan pengawalan dari para akademisi agar tidak menyimpang.

 

Solusi

Pengelolaan keuangan tidak berarti pengabaian atas prinsip governance dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan tertulis kekhususan pencatatan dan pelaporan agar proses audit atas penggunaan anggaran ini dapat dipertanggungjawabkan perlu ada pemberian konsultasi atas proses refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid 19 sehingga tidak menyimpang. Yang mana hal tersebut merupakan peran BPKP dalam implementasi Perppu 1/2020.

diperlukan dokumen tertulis yang jelas yang akan membantu menyelamatkan pemerintah daerah saat audit. Sebab yang menjadi janggalan saat di audit adalah tidak terdapat dokumen yang jelas sehingga auditor tidak mengeluarkan opini disclaimer dalam hasil audit.

 

Oleh

Ready Wicaksono, S.E., M.Ak., Ak.,CA

Pengamat Kebijakan Ekonomi

Ka. Prodi Akuntansi Stie Balikpapan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 comments

  1. Luar biasa artikelnya, menyadarkan kita akan potensi korupsi di masa pandemik seperti ini.
    Agar meminimalisir terjadinya korupsi, peran kita semua sangat diperlukan.. mantap

    1. Informasi yg sangat bagus sekali dan semoga saja pandemi ini segera berakhir agar negeri kita tercinta ini cepat pulih kembali
      Amin

  2. Perlu kontrol bersama baik dari pemerintah sendiri maupun dari non pemerintah sprti LSM, Mahasiswa, Masyarakat, media, dll.
    Karena transparansi laporan keuangan sanagatlah penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dri pemerintah kepada publik.

  3. Saya sependapat dengan pernyataan di atas bahwa benar jika pelaksanaan anggaran harus diawasi dengan ketat bahkan perlu adanya pengawasan dan bimbingan terhadap penggunaan anggaran dan juga pelaporannya. Berkaca dari pengalaman-pengalaman kasus korupsi sebelumnya, dokumentasi merupakan hal yang substansial yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penggunaan anggaran agar mendapat opini dari auditor.

  4. Artikel yang luar biasa, membuka mata bahwa korupsi juga bisa dilakukan bahkan saat terjadi musibah sekalipun. Menjadi pelajaran bagi kita terutama mahasiswa bahwa kecerdasan akademik juga harus dibarengi pemupukan karakter, karena salah satu cara mengurangi bahkan memutus rantai korupsi adalah memperbaiki kesadaran manusianya.

  5. Pembahasan yg sangat menarik. Di masa seperti ini banyak sekali hal-hal yg dapat terjadi , salah satunya masalah Korupsi dana bencana . Dari topik pembahasan ini, saya sangat setuju dengan solusi yg dapat dilakukan untuk meminimalisir menyelewengkan dana yg ada . Dan pastinya peran dukungan setiap elemen masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah ada nya tindakan Korupsi dana bencana yg seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan publik .

  6. Saya setuju, bahwa perlu penanganan khusus dalam pengawalan dana penanganan covid 19. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pelaku koruptor untuk menyunat anggaran guna kepentingan pribadi mereka. Terlebih lagi dengan me mark up dana. Perlu pengawasaan yg tepat agar dana di gunakan dengan efisien dan efektif. Kita semua sebagai warga Indonesia perlu kesadaran akan penanagan tersebut.

  7. Benar pak, dari dulu masalah dari korupsi adalah transparansi, ditambah lagi sekarang terjadi pandemi, masyarakat semakin tak memperhatikan kebijakan yang dibuat para petinggi. Orang-orang seperti bapak lah yang membuka mata kita sebagai masyarakat awam bahwa kemungkinan ada yang tidak beres di dalam sana. Terima kasih banyak pak.

  8. Sumber dari korupsi adalah pemilihan pemimpin yang salah sistem, krn dgn adanya pemilihan langsung banyaknya kepentingan politik yang lebih banyak mementingkan kelompok

News Feed