by

FENOMENA RAPE CULTURE DI IBU PERTIWI

Apa sih rape culture itu?

Akhir-akhir ini berbagai platform semakin ramai memperbincangkan soal rape culture. Sebenarnya apa sih rape culture itu?

Dilansir dari situs Southern Connecticut State University, rape culture adalah suatu lingkungan yang menganggap kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya sebagai hal wajar dan mudah untuk dimaafkan. Sederhananya adalah ketika terjadi kejahatan seksual, masyarakat sekitar justru dengan mudahnya melakukan pemakluman atas hal yang terjadi tanpa memikirkan kondisi psikis korbannya. Tanpa disadari rape culture tumbuh subur dalam pemikiran dan perilaku masyarakat kita saat ini.

Rape culture di Indonesia

Gambaran sederhana mengenai maraknya rape culture saat ini khususnya di media sosial seperti saat pemberitaan terkait pelecehan seksual melenggang di timeline alih-alih mengutuk pelaku justru komentar yang menyudutkan korban yang mendominasi di sana. Kasus ‘Pelecehan Seksual oleh Youtuber Turah Parthayana’ yang tengah hangat diperbincangkan saat ini, banyak oknum yang tak lain merupakan penggemar dari pelaku menyudutkan korban sehingga mendorong khalayak untuk memaklumi kesalahannya tanpa memikirkan kondisi si JA sebagai korban dari kasus ini, seharusnya yang dilakukan adalah fokus terhadap kasus dan beri dukungan moral pada korban.

Dalam data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban;

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan selama masa pendemi ini Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah aduan dalam rumah tangga yang di laporkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 643 kasus yang dilaporkan antara 2 Maret – 25 April 2020 dimana diantara kasus tersebut 17 di antaranya adalah kasus KDRT. Secara rinci dilaporkan ada 275 kasus kekerasan dialami perempuan dewasa dengan total korban 277 orang. Meningkatnya kasus kekerasan ini disebabkan adanya masalah psikologis di tengah masyarakat, untuk itu pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan ini.

Sehingga terlihat jelas bahwa indonesia saat ini darurat kejahatan seksual, tapi miris kesadaran masyarakat atas hal ini masih sangat minim. Berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2020 tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalayanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.

Dari survey sederhana yang kami lakukan dengan enam belas responden yang terdiri dari enam laki-laki dan sepuluh wanita rentang usia 19-25 Tahun secara komprehensif menyatakan reaksi marah saat mendengar cerita korban pelecehan seksual, dan mirisnya 80% menyatakan pelecehan seksual pernah terjadi di lingkungan terdekat mereka dengan keadaan korban yang sangat memprihatinkan baik dari segi fisik terutama psikisnya. Terkait anggapan aib terhadap kejadian yang menimpa korban kejahatan seksual, 95% responden tidak setuju dengan stigma ini, karena anggapan tersebut seolah mendorong korban untuk menutup rapat mulutnya, dan sangat jelas menambah beban psikis bagi para penyintas yang seharusnya butuh pendampingan dalam memulihkan trauma yang dialaminya.  Kabar baiknya dari kuesioner yang ada dapat disimpulkan bahwa millennials mulai memiliki kepekaan yang sangat baik dalam merespon adanya kasus pelecehan seksual.

Kurangnya kepekaan para penegak hukum

Mirisnya korban kerap kali diberi pertanyaan yang semakin menyayat sisi psikisnya, seperti pada gambar yang dilansir dari Tirto.id di atas, “kamu nyaman tidak saat diperkosa?”, “kenapa tidak melawan?”, dan berbagai macam pertanyaan yang membuat para penyintas merasa tak ada lagi tempat mencari keamanan, padahal di saat genting seperti ini seharusnya korban diberi pendamping psikolog agar ia bisa menceritakan dengan nyaman apa yang dialaminya dan dibantu pemulihan mentalnya. Lebih mengejutkan lagi, korban yang ingin melakukan visum sebagai barang bukti justru harus membayar, bersumber dari tirto.id dalam artikel yang berjudul Penyintas perkosaan: ‘Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris’ korban menyebutkan bahwa ia harus mengeluarkan biaya sebesar 900 ribu, jika ingin visum gratis di RS Polri butuh waktu cukup lama karena harus mengantri.

Tidak sampai di kepolisian, di Persidangan pun seringkali penuntut umum melempar pertanyaan-pertanyaan yang memaksa korban mengenang detail-detail peristiwa yang sangat ingin mereka lupakan, hal ini dinilai sebagai bentuk pengulangan kekerasan terhadap korban. Komnas Perempuan, dalam publikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang dirilis, mencantumkan temuan lain soal bagaimana para penegak hukum tak sensitif terhadap korban perkosaan. Di instansi kejaksaan, misalnya, penuntut justru tidak membela penyintas jika ada pertanyaan memojokkan dari pengacara terdakwa saat persidangan. Dalam hal ini negara mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Upaya pemberantasan kejahatan seksual

Dalam siaran pers Komnas Perempuan 2020, memberikan rekomendasi kepada negara untuk

  1. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai tujuan 3, 4 dan 5 SDG’s;
  2. Dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM: a) Mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melalui Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM, b) Komnas HAM membentuk dan mengefektifkan desk perempuan pembela HAM, c) Mendorong Komisi III DPR RI merevisi UU HAM dengan memasukkan mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM;
  3. Komnas Perempuan mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: (a) Menyusun dan mengefektifkan pendidikan adil gender sebagai bagian dari pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga; (b) Membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas lembagalayanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam dan tertinggal seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan;
  4. Mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar pro aktif mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Dalam rangka memberikan perlindungan perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): (a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun sistem perlindungan terhadap perempuan korban KBGO, (b) Pemerintah bersama DPR RI merevisi UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (c) Kepolisian RI menangani kasus kekerasan KBGO dengan menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO, (d) Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembagalayanan perempuan korban KBGO dalam menangani kasus perempuan korban KBGO;
  6. Mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan.

Menghentikan rape culture

Dari apa yang penulis rangkum dari berbagai sumber dan data di atas menggambarkan bahwa saat ini ibu pertiwi darurat kejahatan seksual, mirisnya mayoritas masyarakat masih kurang kepekaannya dalam  menyikapi kasus yang dialami para korban pelecehan seksual. Sikap meremehkan, mencari-cari celah membela pelaku apalagi ketika pelakunya publik figur yang memiliki banyak penggemar. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi bagian dari pemutus rantai rape culture ini ?

  1. Ketika kamu dipercaya sebagai tempat bercerita oleh korban, tanggapi dengan “kami mendengarmu, kami percaya kamu dan kami bersamamu”. Hindari menanggapi korban dengan :
  2. “Saat kejadian kamu memangnya pakai baju seperti apa?”. Dilansir dari kompas.com dari hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang dilakukan oleh koalisi yang terdiri dari Hollaback Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), dan Change.org Indonesia pada akhir tahun 2018 hasilnya mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual melainkan memakai celana/rok panjang (18%), hijab (17%), dengan baju lengan panjang (16%). Jadi hentikan stigma bahwa pakaian korbanlah yang mengundang terjadinya pelecehan seksual karena anggapan ini hanya memperburuk kondisi mental para penyintas.
  3. “Kenapa nggak ngelawan sih waktu kejadian?”. Dalam utas yang dibuat oleh dr Jiemi Ardian melalui twitternya @jiemiadian menyebutkan bahwa jika seseorang mengalami ketakutan secara ekstrim, maka tubuh punya mekanisme pertahanan diri; tonic immobility, yaitu ketidakmampuan tubuh bergerak sampai ancaman bahaya berlalu. Dan ini adalah reaksi biologis tubuh, kita tidak bisa memilih untuk tidak demikian.

Dalam utas tersebut dr. Jiemi Ardian juga menjelaskan jika ketika rasa takut itu begitu memuncak, amygdala (salah satu bagian otak) membajak otak kita yang lain sehingga kita tidak bisa bergerak, namun tetap sadar penuh. Jadi korban diam bukan berarti korban suka/menikmati pelecehan tersebut, seringkali anggapan ini yang dijadikan alasan untuk menyalahkan korban.

  1. Sadari efek psikis yang berpotensi dialami korban pelecehan seksual. Dalam artikel yang berjudul 4 Dampak Psikis yang Dialami Korban Pelecehan Seksual yang ditulis oleh dr. Resthie Rachmanta Putri. M.Epid pada klikdokter.com dipaparkan setidaknya ada empat gangguan psikis yang kemungkinan besar diderita korban yakni; Gangguan kecemasan, Depresi, Trauma, dan Histeria. Tak hanya itu korban juga dapat mengalami gangguan tidur, nafsu makan berkurang, sulit berkosentrasi dalam belajar atau bekerja hingga merasa dirinya tak berharga.

Kesimpulannya, dalam mengatasi pelecehan seksual perlu kerjasama dari berbagai pihak, baik antara pihak penegak hukum, korban pelecehan seksual, keluarga/kerabat terdekat, juga psikolog/psikiater menjadi sangat penting. Korban diharapkan tidak tinggal diam untuk memutus rantai kasus pelecehan seksual.

Yayasan Pulih

Kita semua berpotensi menjadi korban pelecehan seksual, tak kenal gender, usia, bahkan hubungan darah. Saat ini mulai banyak komunitas yang berfokus pada korban pelecehan seksual, diantaranya adalah Yayasan Pulih, kamu bisa mengunjungi link https://linktr.ee/YayasanPulih untuk informasi lebih lanjut.

“kami mendengarmu, kami percaya kamu dan kami bersamamu”

Oleh

Khaerunnisa Amrun (2018.62.001073)

Dea Nur Anisa (2018.62.001080)

Mahasiswa STIE Balikpapan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 comments

  1. tulisan yang sangat bagus sekali, dan substansi yang di tulis pun sangat mengedukasi sekali, saya sangat salut dan mengapresiasi ada mahasiswa yang mampu membuat tulisan yang menurut saya sangat powerfull. tetap menulis dan memberikan kebermanfaat bagi sesama.

News Feed