by

MENUJU KAMPUS MERDEKA?

Publik pendidikan Indonesia sepertinya masih tersisih kata bingung di level pemangku kebijakan sampai pada level pembelajar. Bagaimana tidak, setelah mengumumkan wacana merdeka belajar yang sempat membuat ramai dunia pendidikan dalam negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali menekan penerapan  gagasan kampus merdekanya.  Dalam wacana kampus merdeka, setidaknya ada empat poin utama dalam wacana kampus merdeka itu; sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar tiga semester di luar program studi (prodi), hak otonomi kampus untuk membuka prodi baru, serta kemudahan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

Pada dasarnya hal ini bukanlah konsep yang baru, bagi publik pendidikan Indonesia, hal yang semisal dengan program Joint Curriculum, Visiting Professor, Shopping Curriculum, studi banding, termasuk  pertukaran mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri yang sudah banyak di terapkan sebelum mas menteri populerkan dengan istilah kampus merdeka. Hanya saja, sebelumnya dilakukan dengan skala kecil dan tidak diatur secara baku oleh pemerintah sehingga, konsep dan metode dalam pelaksanaanya masih jauh dari kata sempurna dari target yang diinginkan.

Selain dari sisi konsep, beberapa kendala teknis pun  dialami berbagai perguruan tinggi yang  misalnya ada sejumlah perbedaan di dalam kurikulum dengan kampus mitra. Meski pada prodi yang sama, namun ternyata kurikulum yang dimiliki berbeda-beda sehingga, memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan dari sisi kode, mata kuliah, SKS, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, kemungkinan kesenjangan kualitas antarkampus. Bagi kampus dengan kualitasnya setara, hal ini bisa saja tidak jadi soal atau jadi saling menguntungkan dari sisi finansial akademik. Akan tetapi, apakah kampus yang kualitasnya bagus itu bersedia bermitra dengan kampus yang kualitas di bawahnya?

Jika seperti itu, premis mana yang diperioritaskan layak dijadikan istilah kampus merdeka? Beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati  HUT RI yang semestinya memberikan angin segar atas cita-cita kemerdekaan sebagaimana komitmen para funding father bangsa ini, usia yang tidak lagi muda karena sudah memasuki 76 Tahun Indonesia merdeka yang idealnya Menteri Pendidikan, kebudayaan,  Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim adalah momen yang tepat untuk memperjelas hak kemerdekaan belajar itu.

Belum lagi, ditengah Pandemi Covid 19 seoalah kita kehilangan arah berbangsa dan bernegara, disaat itu pula kita kehilangan “kepercayaan” atas pengelolaan negara yang semakin hari semakin tidak terarah akibat tumpang tindihnya pengambilan kebijakan. Contoh sederhana, menu kampus merdeka pada laman PDDikti yang belum bisa diakses dan implementasikan secara sederhana, sementara kebijakan kampus merdeka seakan-akan dipaksa untuk diimplementasikan.

Bagi penulis, kebijakan kampus merdeka  sekedar diteriakkan bagai mantra agar mendapat panggung, tetapi realitasnya para akademisi tetap menjerit akibat sulitnya mencari kampus yang tepat agar tidak terkesan terjadi kesenjangan. Sebab,  di sana ada istilah kampus yang bergengsi dan kampus yang masih standar. Bagi  para aktor akademik,  seakan kita dihadapkan pada situasi yang serba dilema, pemberlakuan aturan kadang tidak berpihak ke kampus yang masih membina diri dari sisi akreditasi, di lain sisi,  kita diperlihatkan pelonggaran pada kelompok  kampus tertentu dan dianggap  “elit”  di bangsa ini. Di situ adalah  lukanya rasa kemerdekaan sebab, di sana masih banyak jalan terjal menuju kampus merdeka,  merdeka belajar bagi seluruh mahasiswa Indonesia.

Oleh:

Anhar, S.Pd., M.Pd.

Owner edunewsinstitute.com

Wakil Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan

STIE Balikpapan

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed